img_head
BERITA

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan( Whistleblowing System ) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya

Mar02

Konten : berita umum
Telah dibaca : 81 Kali

Oleh :  Dr. Suharjono

1. Pengaduan disampaikan melalui : aplikasi SIWAS MA-RI pada situs MARI, layanan SMS, surat elektronik, faksimile, telepon, meja pengaduan, surat dan atau kotak pengaduan.
2. Prinsip-prinsip penanganan pengaduan: terintegrasi, obyektif, efektif, efisien, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, non diskriminatif, indenpendensi,  netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas dan menjunjung tinggi indenpendensi.
3. Prinsip, semua penanganan pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan.
4. Bawas dapat mendelegasikan penangan pengaduan ke PT dan PN.
5. Pengadilan tinggi menangani pengaduan atas inisiatif sendiri atau atas perintah MA hal yang sama dapat dilakukan oleh peradilan tingkat pertama, dalam hal penanganan administrasi pengaduan.
6. PT dan PN wajib menyampaikan perkembangan pengaduan ke Bawas.
7. Penyampaian dan pengadministrasian pengaduan, pengaduan diajukan secara lisan : pelapor menghadap, petugas memasukkan laporan pengaduan ke aplikasi SIWAS MARI, pengaduan pelapor tidak mencantumkan identitas, dapat ditindaklanjuti. 
8. Petugas  meja pengaduan, ke aplikasi SIWAS
9. Pengaduan wajib dikelompokkan berdasar jabatan.
10. Penelaahan pengaduan, untuk memastikan pengaduan ditindaklanjuti atau tidaknya.
11. Penelaahan, dimasukkan ke SIWAS, paling lama 5 hari sejak penelaahan.
12. Pengaduan yang ditindaklanjuti yang memenuhi kriteria : pelapor jelas, materi logis  , memadai.
13. Pengaduan, identitas pelapor tidak jelas, ditindaklanjut jika materi logis, dalam hal pelapor jelas ttp materi tidak jelas untuk dikonfirmasi
14. Pengaduan tidak ditindaklanjuti jika pelapor tidak jelas,tidak disertai data, pengadu identitas tidak jelas, substansi tidak jelas dll.
15. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti diberitahukan alasannya ke pelapor.
16. Dalam penanganan pengaduan baik pelapor maupun terlapor memiliki  hak-hak tertentu.
17. Terhadap laporan yang dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil pemeriksaan.
18. Atas hasil laporan pemeriksaan,  ditindaklanjuti jika terbukti dan ditutup jika tidak terbukti.
19. Setiap pengaduan wajib didokumentasi atas data yang ada.