img_head
BERITA

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Mar02

Konten : berita umum
Telah dibaca : 64 Kali

    Oleh : Dr. Suharjono

1. Pertimbangan, diperlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku aparat.
2. Untuk efektivitas pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan perilaku, perlu pembinaan dan pengawasan.
3. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung, adalah pembinaan dan pengawasan pejabat struktural, terhadap pelaksanan tugas dan perilaku.
4. Selain itu juga terdapat pengawasan melekat, pengawasan fungsional.
5. Kewajiban pembinaan dan pengawasan, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya, di dalam dan di luar kedinasan dan menyediakan sarana atau sistem kerja.
6. Pengawasan paling sedikit dilakukan dengan memantau, meminta laporan, mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan tindak-lanjut dan mengambil langkah-langkah 
berkonsultasi ke atasan secara berjenjang.
7. Pembinaan, dapat berupa: menjelaskan pembagian TUSI dan kewenangan, menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja, menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur kerja, membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas.
8. Pengawasan perilaku dapat berupa ketaatan disiplin kerja dan kode etik.
9. Atasan wajib menentukan dan melaksanakan tindak-lanjut atas ketidak sesuaian dan merekomendasikan tindaklanjut.
10. Tindak-lanjut dapat berupa : petunjuk penyempurnaan, tindakan administratif, rekomendasi, tuntutan atau gugatan, pengaduan pidana, pengusulan penghargaan.
11. Penghargaan berupa : promosi, mutasi, prioritas kompetensi.
12. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara  berjenjang.
13. Pelanggaran, sanksi dan penghargaan, sanksi berupa: sanksi ringan, sedang  berat, tunjangan kinerja dan jabatan tidak dibayar.
14. Atasan yang melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik dapat diberi penghargaan, berupa : promosi, mutasi dan kesempatan prioritas pengembangan kompetensi.