Upacara Peringatan Hut Mahkamah Agung RI ke 75
Upacara Virtual Peringatan HUT RI ke 75
Acara Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Dalam Rangka BTN hadir berbagi untuk pencegahan Covid 19
PENGUMUMAN TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020
Lebih lanjut
Pengumuman Hasil seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIII Tahun 2020
Penerimaan Calon Hakim ADHOC Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap XIV 2020
PERMOHONAN PENDAFTARAN SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
Seleksi Calon Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Lebih lanjut
Pemanggilan Peserta Bimtek Kepegawaian dan Training manajemen perpustakaan dan Kearsipan pada Pengadilan Tinggi Denpasar
Undangan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
daftar nama calon peserta pelatihan online semester II
Lebih lanjut
Upacara Memperingati Hari Pahlawan
Sosialisasi PTSP pada Pengadilan Tinggi Denpasar
Pemeriksaan Gratis Kerjasama DharmayuktiKarini dan Lab Prodia
Lebih lanjut
Pembelajaran Input Data pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP) dalam Kaitannya dengan Manajemen Risiko
Perubahan Pola Pikir Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Berkualitas dalam Manajemen Organisasi
Pembentukan Budaya Kerja dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima pada Manajemen Organisasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
