Pelaksanaan Tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020
Pendampingan/Monitoring Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020
Acara Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial secara Virtual Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OLEH YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG
Lebih lanjut
Penonaktifkan Sementara SIPP MA untuk Waktu Tertentu
Pemberitahuan Kelulusan CPNS Formasi Tahun 2019
Pengumuman Kelulusan CPNS Mahkamah Agung RI formasi Tahun 2019
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV 2020
Lebih lanjut
Penetapan Jabatan Pelaksana
Perlaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pemanggilan Peserta Bimtek Kepegawaian dan Training manajemen perpustakaan dan Kearsipan pada Pengadilan Tinggi Denpasar
Lebih lanjut
Pembinaan Teknis secara virtual
Pembinaan Teknis Hakim Tinggi Pengawas dari Dirjen Badilum
Pelaksanaan Rapid Test Covid 19 Tahap III
Lebih lanjut
Pembelajaran Input Data pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP) dalam Kaitannya dengan Manajemen Risiko
Perubahan Pola Pikir Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Berkualitas dalam Manajemen Organisasi
Pembentukan Budaya Kerja dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima pada Manajemen Organisasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas