Urgensi Monitoring dan Evaluasi MONEV dalam Peningkatan Kualitas Kinerja Manajemen Organisasi
Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indek Persepsi Anti Korupsi
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan( Whistleblowing System ) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Lebih lanjut
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021
PEMBERITAHUAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2021
Uji Kelayakan dan Kepatutan
Lebih lanjut
Pembukaan Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti
Registrasi Data Pegawai pada Aplikasi MySAPK dan SITARA
Undangan Sosialisasi Restorative Justice
Lebih lanjut
Kunjungan ke Wakil Gubernur Bali
Kunjungan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
Kunjungan ke Gubernur Bali
Lebih lanjut
Sistim Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)Sebagai sistim Pengendalian Kinerja
PTSP sebagai sistem pengendalian manajemen.
Urgensi Manajemen Risiko dalamTata Kelola Manajemen Organisasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas