Urgensi Monitoring dan Evaluasi MONEV dalam Peningkatan Kualitas Kinerja Manajemen Organisasi
Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indek Persepsi Anti Korupsi
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan( Whistleblowing System ) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Lebih lanjut
Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XV Tahun 2021
RKAKL Tahun 2021
PENGUMUMAN KELULUSAN PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SELEKSI CALON PEGAWAI SIPIL DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019
Penonaktifkan Sementara SIPP MA untuk Waktu Tertentu
Lebih lanjut
Undangan Pelantikan Ketua PN Singaraja
Penyampaian LHKPN dan LHKASN Tahun 2020
Dalam rangka acara Pembinaan dan Penandatanganan Pakta lntegritas fahun 2021 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Lebih lanjut
Jadwal Kegiatan Zona Integritas
Gathering Bank Tabungan Negara Bersama Pengadilan Negeri Sewilayah Bali
Bimtek Tenaga Teknis Tahun 2020
Lebih lanjut
Sistim Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)Sebagai sistim Pengendalian Kinerja
PTSP sebagai sistem pengendalian manajemen.
Urgensi Manajemen Risiko dalamTata Kelola Manajemen Organisasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas